Thursday , December 14 2017
Home / Hot News / Kecelakaan di Perlintasan KA Akibat Perilaku Buruk Pengendara

Kecelakaan di Perlintasan KA Akibat Perilaku Buruk Pengendara

Tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang menunjukkan masih rendahnya kedisplinan masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi rambu-rambu yang ada. Kenekatan menerobos perlintasan dan ketidak hati-hatian menjadi penyebab timbulnya musibah yang merenggut korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal. Padahal secara hukum sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, ketika akan melewati pintu perlintasan, setiap orang maupun pengendara yang akan melewati perlintasan sebidang harus memprioritaskan kereta api untuk lewat terlebih dahulu. Bahkan rambu-rambu pun telah dipasang berlapis dari radius jarak 100 meter hingga mendekati perlintasan sebidang.

    “Dalam kurun 5 tahun terakhir sudah ada sekitar 106 kecelakaan di perlintasan dengan korban 401 orang dan 169 orang diantaranya meninggal. Untuk itu harus ada kesadaran masyarakat, kedisiplinan pengguna jalan dan juga keterlibatan semua pihak dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten, PT KAI, Polri, Akademisi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keselamatan di perlintasan sebidang,” jelas Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko saat acara Focus Group Discussion “Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang” di Hotel Marcopolo Jakarta, (3/4).

       Untuk mewujudkan keselamatan perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengurangi perlintasan sebidang dengan menggabungkan beberapa perlintasan sebidang yang ditutup dan membangun Frontage Road seperti di Wonokromo-Waru (Jawa Timur), memasang pintu perlintasan dan Pemda yang membiayai penjaga perlintasan sebidang setelah mendapat sertifikat dari Ditjen Perkeretaapian seperti di Tegal dan Banten, memasang Warning Devices pada perlintasan sebidang yang tidak dijaga, membangun underpass/flyover di jalur ganda, dan memberikan sertifikasi terhadap penjaga perlintasan sebidang.

“Untuk kompetensi, semua penjaga perlintasan resmi harus memiliki sertifikat dan uji kompetensi dari Ditjen Perkeretaapian. Penjaga pintu perlintasan tidak harus pegawai PT KAI. Bisa tenaga dari Pemda yang menyediakan. Namun mereka tetap harus mendapat pendidikan dulu dan lulus uji kompetensi,” papar Hermanto.

    Terkait penanganan kasus kecelakaan di perlintasan sebidang, dengan tegas Hermanto mengatakan kecelakaan di perlintasan sebidang adalah akibat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor bukan merupakan kecelakaan KA. Karena itu, keliru bila menyalahkan penjaga pintu perlintasan ketika terjadi kecelakaan antara KA dengan kendaraan jalan raya. Dalam hal penanganan kecelakaan di perlintasan sebidang, kepolisian yang menangani semestinya tidak menjerat penjaga perlintasan dengan pasal 359 ataupun pasal 360 (1) KUHP. Sebab, pemasangan pintu perlintasan adalah bagian dari fasilitas operasi untuk melindungi perjalanan kereta api. Justru, penabrak KA di perlintasan sebidang yang harus dijerat dengan pasal 296 UU LLAJ, pasal 192 dan pasal 197 UU Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007.

      “Operator dalam hal ini PT KAI bisa menuntut penabrak bila dirugikan karena sarana dan prasarananya rusak,” tandas Hermanto.

     Korwas PPNS Bareskrim Polri, Kombes (Pol) Bungjono juga sepakat bila dalam penanganan kecelakaan di perlintasan sebidang tidak menyalahkan penjaga perlintasan maupun masinis. “Itu kesalahan pengendara yang tidak hati-hati. Jadi tidak bisa menyalahkan penjaga perlintasan,” tegas Bungjono.

 Kepedulian Pemda

                Peran serta Pemda dalam keselamatan perkeretaapian di perlintasan sebidang telah dicontohkan oleh Dishub Provinsi Jawa Timur. Diantaranya dengan menganggarkan dana sekitar 18 Miliar untuk pengadaan EWS (Early Warning System) di perlintasan resmi yang belum dijaga. “Yang sudah kami pasang sampai dengan tahun 2011 sebanyak 104 titik, dan rencana tahun 2012 akan dipasang 16 titik,” ungkap Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi.

    Terkait pemasangan EWS, EVP PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta Purnomo Radiq Y mengingatkan agar pemasangan EWS harus memenuhi standar failsafe dan syarat-syarat pengamanan perjalanan KA serta dimengerti pengguna jalan. Selain itu, Pemda yang memasang juga secara kontinyu merawatnya.

       Namun semua alat pengamanan dan penjaga hanyalah sebagai bantuan. Keselamatan jiwa kembali ke perilaku diri masing-masing individu. Perilaku ceroboh dan tidak disiplin bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. “Kalau perlu dihipnosis untuk merubah perilakunya dengan mempengaruhi alam bawah sadarnya,” saran Konsultan Perilaku, Wiharsih di penghujung acara FGD tersebut.

AMAD SUDARSIH

About Redaksi MKA

Check Also

Lama Dinanti, Akhirnya KRL Jakarta Kota – Tanjungpriok Beroperasi

Lintas Jakarta Kota-Tanjungpriok sejak tahun 2007 sudah diwacanakan untuk beroperasi. Saat itu, bahkan telah diawali ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *